Ketika Politik Gagasan, Budaya Partai Yang Sehat dan Meritokrasi, Membuat PSI Banyak Digandrungi Masyarakat

Oleh : Maulana Maududi 

(Pemimpin Redaksi Solidaritas Times / Ketua Umum DPP Solidaritas Dakwah Kebangsaan (SDK) & Ketua Umum DPP Central Analisa Strategis - CAS)

"Ini bukan berapa duit, tapi seberapa nyaman kamu perlakuan kader itu di tempat itu".

Benar sekali, petikan kalimat yang disampaikan oleh H. Ahmad Ali selaku Ketua Harian PSI dan Ketua Dewan Pembina DPP Solidaritas Dakwah Kebangsaan (SDK) bahwa kenyamanan emosional dan lingkungan yang suportif sering kali jauh lebih berharga daripada sekadar kompensasi materi. Berada di lingkungan—baik itu organisasi, tempat kerja, atau komunitas—yang memperlakukan kadernya dengan penuh penghargaan, dukungan, dan rasa kekeluargaan adalah kunci utama loyalitas.

Menurut H. Ahmad Ali, lingkungan yang positif biasanya memiliki karakteristik dengan menghargai kontribusi kader yang selalu diakui dan diapresiasi, bukan sekadar dianggap sebagai alat untuk mencapai target. Sehingga dukungan rekan atau pemimpin memberikan bimbingan yang tepat dan memastikan anggotanya merasa aman secara mental.

Ahmad Ali juga menyebutkan bahwa komunikasi dua arah berjalan lancar sehingga setiap individu merasa didengarkan pendapatnya. Hal ini sejalan dengan keinginan PSI mengenai retensi anggota atau kader partai, di mana kualitas yang suportif sering kali menjadi faktor utama seseorang betah bertahan dibandingkan sekadar mengandalkan kekuatan finansial semata.

Kekuatan politik gagasan yang dimiliki oleh PSI adalah pendekatan politik yang mengedepankan pertarungan ide, program, dan visi strategis daripada sekadar popularitas, politik identitas, atau transaksional. Pendekatan ini bertujuan menciptakan perdebatan rasional untuk memecahkan masalah publik, yang kini semakin dituntut oleh pemilih muda.

Menurut hemat penulis, kehadiran generasi milenial dan Gen Z yang cenderung rasional sebagai pemilih terbesar merupakan tantangan bagi parpol. Parpol peserta pemilu harus beralih ke politik gagasaan ketimbang mempertahankan politik kekuasaan.

Hingga memasuki pemilu keenam pascareformasi, kontestasi elektoral belum beranjak dari politik kekuasaan dalam terminologi Machiavelli dan Thomas Hobbes.

Menurut Machiavelli, kekuasaan memiliki otonomi yang terpisah dari moral sehingga merebut dan mempertahankan kekuasaan bisa dilakukan dengan segala cara. Hobbes menganggap manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus). Karena itu, negara harus menjadi Leviathan, makhluk pemangsa yang ditakuti agar manusia tidak saling memangsa satu sama lain.

Politik kekuasaan yang diperagakan partai-partai peserta pemilu mungkin tidak seganas yang digambarkan Machiavelli dan Hobbes. Namun, indikasinya cukup kuat untuk menegaskan bahwa orientasi politik kekuasaan jauh lebih dominan ketimbang politik gagasan.

Meminjam terminologi demokrasi, jika politik kekuasaan berbicara soal bagaimana kekuasaan direbut dan dikelola, politik gagasan berbicara soal bagaimana kekuasaan diawasi dan untuk kepentingan siapa kekuasaan dikelola.

Orientasi politik kekuasaan sudah mulai terasa dalam Pemilu 2024, terutama pemilihan presiden, sejak 2022. Partai Nasdem (bersama PKS dan Partai Demokrat) paling awal mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, yakni pada 3 Oktober 2022.

Hiruk pikuk calon presiden dan wakil presiden pun makin memanas. PDI Perjuangan (PDI-P) akhirnya mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres (21 April 2022). Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto adalah kandidat lain yang ikut meramaikan kompetisi.

Partai-partai besar sibuk membangun koalisi untuk memenangi pertarungan. Lembaga-lembaga survei juga ikut berkontribusi dengan suguhan elektabilitas dari setiap kandidat, baik calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).

Yang absen dari seluruh hiruk pikuk di atas adalah politik gagasan. Hingga sosok-sosok calon presiden makin jelas, kompetisi menuju RI-1 masih berkutat di seputar ”bagaimana memenangi pertarungan”; hampir tidak ada gagasan-gagasan besar mengenai Indonesia lima tahun ke depan, baik dari partai politik maupun dari para kandidat.

Yang ada adalah koalisi: Koalisi Perubahan, Koalisi Indonesia Bersatu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Koalisi-koalisi ini diprediksi tak akan abadi, tergantung arah angin kepentingan.

Tentu ada debat kandidat, namun, sebagaimana kampanye-kampanye sebelumnya, penyampaian gagasan mengenai ”bagaimana kekuasaan dikelola dan untuk kepentingan siapa” biasanya hanya ada dalam debat kandidat. Di luar debat kandidat, kampanye hampir tidak menyentuh gagasan. Materi kampanye lebih banyak pencitraan ketimbang gagasan.

Maka ketika PSI sebagai partai yang sehat dan menerapkan meritokrasi yang mendasarkan rekrutmen, penempatan jabatan, dan pencalonan (seperti untuk pemilu atau pilkada) pada kapasitas, prestasi, kompetensi, serta integritas, bukan berdasarkan faktor kekerabatan (dinasti politik), kedekatan elite, atau mahar politik.

Dalam konteks demokrasi modern di Indonesia, PSI ingin menjadi partai yang sehat dan berkomitmen menerapkan meritokrasi harus memiliki karakteristik melalui rekrutmen terbuka terhadap proses seleksi kader dilakukan secara transparan agar setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin berdasarkan kinerjanya.

Kemudian PSI melakukan kaderisasi berjenjang. Dengan adanya sistem pendidikan politik dan evaluasi berkala yang jelas, memastikan politikus yang diusung benar-benar matang secara pengalaman dan pemikiran, bukan sekadar figur instan. Sehingga demokrasi internal PSI melalui pengambilan keputusan di dalam partai tidak bersifat elitis atau tersentralisasi pada segelintir tokoh sentral atau keluarga tertentu.

Jakarta, 8 Juli 2026