Diskursus Blusukan Jokowi Sebagai Bentuk Interaksi Sosial Bagi Seorang Tokoh

Oleh : Maulana Maududi

(Pemimpin Redaksi Solidaritas Times/Angkatan 18 Ponpes Darunnajah Jakarta dan Ketua Umum DPP Solidaritas Dakwah Kebangsaan)

Menilik rencana blusukan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipersoalkan berbagai kalangan menjadi sebuah diskursus karena dinilai memicu perdebatan publik. Di satu sisi, aksinya menuai kritik karena dianggap bermuatan manuver politik. Namun di sisi lain, partai seperti PSI keheranan karena langkah tersebut dinilai sebagai bentuk interaksi sosial yang wajar bagi seorang tokoh.

Sesungguhnya menurut Ketua Harian DPP PSI H Ahmad Ali, bahwa blusukan Jokowi adalah bentuk interaksi sosial yang sangat wajar bagi seorang tokoh atau pemimpin karena memungkinkan mereka menjembatani jurang pemisah antara elite politik dan masyarakat akar rumput. Praktik ini mengubah dinamika komunikasi menjadi lebih cair, setara, dan manusiawi.

Dan poin kunci yang menjadikan blusukan sebagai interaksi sosial yang wajar dan efektif adalah menghilangkan sekat birokrasi. Blusukan memungkinkan Jokowi turun langsung ke lapangan tanpa prosedur protokoler yang kaku, sehingga masyarakat bisa menyampaikan keluhan secara natural.

Melalui blusukan dipastikan akses informasi yang valid akan tersaji. Jokowi bisa melihat realitas sosial yang sebenarnya, menguji keakuratan laporan bawahan, dan menemukan masalah riil di masyarakat.

Disisi lain, blusukan juga dapat membangun kepercayaan (Trust) seorang Jokowi. Kedekatan fisik dan emosional yang terjalin saat turun ke bawah akan meningkatkan legitimasi publik dan kepercayaan masyarakat kepada figur tersebut. Bagi Jokowi, blusukan bukanlah sekadar pencitraan, melainkan strategi komunikasi dialogis yang sangat relevan untuk mengukur denyut nadi kehidupan warga. 

Fenomena ini menjadi wajar dan otentik ketika dilakukan dengan konsistensi serta memberikan tindak lanjut (solusi) atas temuan di lapangan.

Respons dan pembelaan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI melalui Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, menyatakan keheranannya mengapa agenda blusukan Jokowi ke daerah-daerah belakangan ini justru dipolemikkan. Menurutnya blusukan adalah langkah yang sah dan wajar bagi seorang mantan kepala negara. Kegiatan tersebut justru harus diapresiasi karena Jokowi hadir menyapa masyarakat dan tidak perlu dicurigai secara berlebihan.

Walaupun tanggapan publik dan kritik sebaliknya, manuver ini tidak lepas dari berbagai sorotan tajam, terutama dari kelompok masyarakat sipil dan netizen. Beberapa poin krusial yang mengemuka mencakup spekulasi politis dari sejumlah pihak mengaitkan aksi blusukan tersebut dengan kelanjutan kepentingan politik pribadi maupun keluarganya, sehingga tidak murni sebagai tindakan sosial.

Meski sentimen kinerja masa lalu nasih terdapat kelompok masyarakat yang mengkritik keras dan mengaitkan kunjungan tersebut dengan sejumlah masalah atau evaluasi kebijakan selama masa pemerintahannya.

Padahal, aktivitas mantan Presiden Joko Widodo yang turun langsung menyapa masyarakat dinilai wajar dan tidak perlu dicurigai secara berlebihan. Kebiasaan turun ke lapangan ini merupakan bagian dari gayanya yang telah dikenal sejak lama dalam menjaring aspirasi warga secara langsung.

Adapun konteks terkait kegiatan Jokowi menyapa masyarakat menjadi tradisi turun ke lapangan dengan aktivitas menyapa masyarakat, pelaku UMKM, dan petani merupakan kelanjutan dari kebiasaan lamanya saat menjabat sebagai presiden. Begitupun tentang safari daerah terdapat agenda kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia untuk menyapa warga dan berbagai elemen masyarakat.

Terpenting adalah penyampaian pesan politik dalam berbagai pertemuannya dengan warga, Jokowi kerap menyampaikan pesan agar masyarakat memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar program kerja berjalan sukses untuk kemakmuran hingga kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Jakarta, 23 Juni 2026